

ULAANBAATAR | brigadepasopati.com – Presiden Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Negara, pada Selasa (17/11/2026). Keputusan bersejarah ini diambil menyusul mencuatnya tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus suap dan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api senilai US$25 juta (sekitar Rp456 miliar).

Tudingan tersebut dilontarkan oleh mantan Wali Kota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, bersama jajaran oposisi dari Partai Demokrat. Mereka menuduh Khurelsukh Ukhnaa memperoleh keuntungan finansial pribadi serta memberikan kontrak proyek Pemerintah tanpa proses tender terbuka kepada perusahaan Bodi International LLC. Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada periode ketika Khurelsukh Ukhnaa masih menjabat sebagai Perdana Menteri Mongolia tujuh tahun lalu. Sehari sebelum pengunduran diri diumumkan, Partai Demokrat sempat melayangkan ultimatum agar politikus Partai Rakyat Mongolia (MPP) tersebut mundur atau menghadapi proses pemakzulan di parlemen.
Menanggapi tuduhan tersebut, Khurelsukh Ukhnaa membantah keras seluruh klaim korupsi dan nepotisme yang dialamatkan kepadanya, serta menilai isu tersebut sebagai upaya pencemaran nama baik. Dalam pernyataannya, Khurelsukh Ukhnaa menegaskan bahwa keputusan untuk meletakkan jabatan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum, sekaligus untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi tim penyelidik agar kebenaran dapat terungkap dan nama baiknya dipulihkan.
Sesuai dengan ketentuan konstitusi Mongolia, pengunduran diri Presiden belum berlaku secara efektif hingga disetujui secara resmi oleh 126 anggota parlemen satu kamar (State Great Khural). Selama masa transisi berlangsung, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt ditunjuk sebagai pejabat sementara Presiden Mongolia untuk menjalankan roda Pemerintahan hingga pemilihan Presiden baru diselenggarakan dalam empat bulan ke depan. (*)