

JAKARTA | brigadepasopati.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerima suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022, pada Senin (16/11/2026).
Dalam perkara ini terdapat tiga klaster dugaan suap. Adapun satu tersangka tersebut berasal dari klaster kedua yaitu BGS selaku staf dari AS yang merupakan Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) atau pihak swasta. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November s.d. 5 Desember di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap empat tersangka lainnya dalam klaster yang sama, yakni AY, MF, RWR, dan MM. Dalam perkembangannya atas empat orang tersebut telah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Adapun, konstruksi perkara ini bermula dari adanya dugaan penerimaan fee terkait dana hibah ‘jatah’ milik AS melalui BGS. Dimana AS diduga memperoleh alokasi dana hibah periode 2019-2022 sekitar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen fee sebesar 15 persen hingga 20 persen kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.
Sementara itu, BGS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS.
Atas kesepakatan tersebut, AS diduga menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS diduga mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar. Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BGS, meliputi satu unit rumah di Sidotopo Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Atas perbuatannya, BGS bersama-sama AS sebagai penerima, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)