Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Mengeluarkan Status Siaga Ekstra Bagi WNI Di Kawasan Timur Tengah

JAKARTA | brigadepasopati.com – Merespons eskalasi militer yang meningkat drastis di kawasan Timur Tengah dalam 24 jam terakhir, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di wilayah terdampak termasuk KBRI Teheran, KBRI Tel Aviv, KBRI Riyadh, dan KBRI Amman secara resmi mengeluarkan surat imbauan status “Siaga Ekstra”, pada Sabtu (28/2/2026). Langkah ini diambil menyusul terjadinya serangan udara langsung dan penutupan wilayah udara di beberapa negara, yang secara signifikan meningkatkan risiko keamanan bagi warga sipil.

Dalam surat imbauan tersebut, Pemerintah Indonesia meminta seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Iran, Israel, Lebanon, dan negara-negara Teluk untuk segera meningkatkan kewaspadaan, membatasi pergerakan di luar ruangan, dan menjauhi objek-objek vital militer maupun pusat keramaian. KBRI juga menginstruksikan para WNI untuk segera melakukan lapor diri secara mandiri melalui aplikasi Portal Peduli WNI atau menghubungi nomor hotline darurat di masing-masing perwakilan jika belum terdata.

Sehubungan dengan penutupan wilayah udara dan pembatalan massal jadwal penerbangan oleh berbagai maskapai internasional, KBRI di Arab Saudi dan Yordania kini tengah berkoordinasi intensif untuk memantau keberadaan jemaah umrah serta pelancong Indonesia yang tertahan di wilayah tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan rencana kontingensi evakuasi telah disiapkan jika situasi keamanan semakin memburuk atau jika eskalasi militer meluas ke wilayah pemukiman sipil.

Kementerian Luar Negeri RI juga mengimbau bagi warga di tanah air yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah Timur Tengah agar menunda keberangkatan hingga situasi dinyatakan stabil oleh otoritas setempat. Bagi keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkini atau melaporkan kondisi kerabat di kawasan konflik, diharapkan segera menghubungi Crisis Center Kementerian Luar Negeri RI atau memantau saluran komunikasi resmi dari KBRI setempat untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat. (*)