

JAKARTA | brigadepasopati.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar terus mengalami perkembangan. Penanganan perkara yang dilakukan di Mabes Polri tersebut berlangsung secara profesional dengan tetap berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.
Menko Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan tindak pidana makar semakin terlihat. Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk memperjelas hubungan antara para pelaku serta keterkaitan kedua tindak pidana tersebut, gelar perkara direncanakan berlangsung pada Kamis (19/11/2026). “Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” jelas Menko Yusril Ihza Mahendra, pada Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut Menko Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan dan terbuka.
Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara nantinya dapat menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang telah ada ataupun menetapkan tersangka baru. “Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ungkap Menko Yusril Ihza Mahendra.
Terkait barang bukti, Menko Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman. “Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujar Menko Yusril Ihza Mahendra.
Kemudian Menko Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden. Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” terang Menko Yusril Ihza Mahendra.
Mengenai dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Menko Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa temuan terbaru mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan Pemerintahan. Menko Yusril Ihza Mahendra juga menilai penyidikan perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Menurut Menko Yusril Ihza Mahendra, pemeriksaan yang saat ini masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan berkembang kepada pihak-pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi Pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung. “Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” tandas Menko Yusril Ihza Mahendra.
Selanjutnya, Menko Yusril Ihza Mahendra turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Terkait pembenahan regulasi penyadapan, Menko Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyadapan. Namun, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi. “Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” urai Menko Yusril Ihza Mahendra.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan kewenangan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan. “Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” pungkas Menko Yusril Ihza Mahendra.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat. Seluruh proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. (*)