

JAKARTA | brigadepasopati.com — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset telah memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) setelah Panitia Kerja (Panja) RUU menyelesaikan pembahasan materi. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meyakini tahapan legislasi tersebut dapat dituntaskan sesuai target, yakni paling lambat 15 Desember 2026.
Hinca Pandjaitan menyampaikan optimisme tersebut untuk merespons keraguan masyarakat mengenai kemungkinan pembahasan RUU Perampasan Aset molor hingga tahun depan. Menurutnya, perkembangan pembahasan saat ini menunjukkan proses legislasi terus berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan DPR bersama Pemerintah. “Pertama, terima kasih ini ya, respons netizen terus dan mengawal kita terus. Penting itu, kita dikawal, kita diawasi,” ujar Hinca Pandjaitan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut, Hinca Pandjaitan menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif DPR yang pembahasannya dilakukan bersama Pemerintah. Dalam proses awal, delapan Fraksi telah menyatukan draf untuk kemudian dibahas bersama Pemerintah. Materi pembahasan dikelompokkan berdasarkan substansi yang disepakati, hal-hal yang masih berbeda pandangan, serta persoalan redaksional.
Menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu, Panja telah menyelesaikan pembahasan materi tersebut pada pekan sebelumnya. Tahapan berikutnya adalah Timus dan Timsin yang bertugas merumuskan serta menyelaraskan hasil pembahasan ke dalam norma dan pasal-pasal RUU. “Timus itu Tim Perumus dari hasil diskusi tadi. Timsin, Tim Sinkronisasi, sudah langsung ke norma-norma, ke pasal-pasal, pasalnya, ayatnya, tulisannya, titik-komanya, begitu,” jelas Hinca Pandjaitan.
Kemudian Hinca Pandjaitan menyampaikan, berdasarkan rencana saat memberikan keterangan, hasil kerja Timus-Timsin akan dilaporkan kembali kepada Panja. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat I, yakni penyampaian sikap Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap RUU tersebut untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Hinca Pandjaitan memperkirakan tahapan tersebut masih memungkinkan berlangsung pada November 2026. Hinca menyebut Rapat Paripurna pada 19 November sebagai salah satu kemungkinan jadwal untuk pengesahan RUU Perampasan Aset, apabila proses di Panja telah selesai. Namun, jika tidak memungkinkan, pembawaan RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna juga dapat dilakukan pada jadwal berikutnya. “Masih di tenggang waktu November. Sementara kesepakatan politik antara pimpinan DPR dengan masyarakat paling lambat 15 Desember,” ungkap Hinca Pandjaitan.
Karena itu, Hinca Pandjaitan menegaskan keyakinannya bahwa RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan sesuai tenggat yang telah ditetapkan. Dan Hinca Pandjaitan juga memastikan sejumlah agenda lain yang melibatkan anggota Komisi III tidak mengganggu proses pembahasan legislasi tersebut. “Jadi kalau saya ditanya, Anda yakin? Yakin. Percaya saja, tapi jangan berhenti netizen untuk mengkritisi dan mengingatkan. Itu penting supaya kita semua in-line di jalurnya,” tegas Hinca Pandjaitan.
Disampaikan Hinca Pandjaitan, kembali meminta masyarakat untuk terus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap proses pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, kritik publik diperlukan agar DPR tetap menjalankan tahapan legislasi secara konsisten. “Undang-Undang Perampasan Aset saya meyakini, kawan-kawan meyakini, dan percayalah, tepat waktu,” pungkas Hinca Pandjaitan. (*)