Dukung Langkah Pemerintah, BKSS Apresiasi Keterangan RUU APBN 2027 Dan Nota Keuangan

JAKARTA | brigadepasopati.com – Baladhika Karya Brigade Satuan Serbaguna (BKSS) menyatakan dukungan penuh terhadap penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, pada Jum’at (14/8/2026).

Dukungan itu disampaikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat BKSS, Basuki Rachmad. Menurutnya, arah kebijakan fiskal yang disampaikan Pemerintah sudah tepat sasaran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. “Kami dari BKSS menyambut baik dan mendukung penuh keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, daya beli masyarakat terjaga, dan investasi terus tumbuh,” ujar Basuki Rachmad, di Jakarta, pada Jum’at (14/8/2026).

Ketua Harian Depipus BKSS menilai, nota keuangan tahun 2027 menunjukkan keberpihakan Pemerintah pada sektor riil, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta penguatan sumber daya manusia.

Basuki Rachmad menegaskan BKSS siap mengawal dan menyosialisasikan kebijakan tersebut hingga ke akar rumput agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “APBN harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena itu kami mendorong agar program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM benar-benar dijalankan dengan efektif dan transparan,” jelas Basuki Rachmad.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, BKSS berkomitmen menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mengawal implementasi APBN 2027. Ketua Harian Depipus BKSS juga mengajak seluruh kader BKSS di daerah untuk turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait arah kebijakan fiskal Pemerintah. “Kami percaya, dengan sinergi antara Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat termasuk BKSS, target-target pembangunan dalam APBN 2027 dapat tercapai. Ini demi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan,” pungkas Basuki Rachmad.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 yang menekankan kesinambungan fiskal, reformasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, serta penguatan perlindungan sosial sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (aa)