

SURABAYA | brigadepasopati.com – Tim peneliti dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan University of Southampton, Inggris, dengan dukungan British Council, resmi merilis rekomendasi kebijakan strategis dalam acara diseminasi hasil penelitian “Financing Disability Inclusion in Higher Education: The Case of Indonesia” di Tirto Hall, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR), pada Selasa (14/4/2026). Riset ini mengungkapkan bahwa hambatan pendidikan inklusif di Indonesia bukan sekadar masalah akses fisik, melainkan adanya ketimpangan sumber daya dan praktik kepatuhan yang sering kali hanya bersifat formalitas demi pemenuhan akreditasi.
Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A., Koordinator Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Islam UNAIR sekaligus pimpinan peneliti Indonesia, menjabarkan lima rekomendasi utama, termasuk transisi menuju Universal Design for Learning (UDL). “Konsep ini memungkinkan infrastruktur pendidikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh Mahasiswa tanpa memandang status disabilitas,” ungkap Prof. Raditya.
Sedangkan Prof. Henry Purnobasuki, M.Si., Ph.D. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan (LPMB) yang mewakili Rektor Universitas Airlangga, menekankan bahwa pembangunan budaya inklusi harus dimulai dari lingkungan kampus agar dapat berdampak luas bagi masyarakat.

Summer Xia, Country Director British Council Indonesia, dalam pernyataan dukungannya menekankan pentingnya integrasi inklusi dalam struktur inti universitas. “Pendidikan tinggi inklusif membutuhkan investasi berkelanjutan pada akses, teknologi asistif, dan lingkungan belajar. Penemuan hari ini mendorong para pemangku kepentingan untuk bergerak melampaui tata kelola menuju transformasi institusional, dengan menanamkan inklusi dalam penganggaran inti, memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD), dan memastikan partisipasi bermakna dari Mahasiswa disabilitas,” ujar Summer Xia.

Dokumen rekomendasi ini diserahkan secara resmi kepada Dr. Benny Bandanadjaja, S.T., M.T., perwakilan Direktorat Belmawa Kemdiktisaintek. Dalam tanggapannya sebagai panelis, Dr. Benny mengapresiasi hasil riset ini sebagai masukan krusial bagi kebijakan Pemerintah ke depan. Dan Dr. Benny menyatakan bahwa Kementerian berkomitmen untuk meninjau kembali kebijakan terkait disabilitas di kampus dengan fokus pada penguatan mekanisme akuntabilitas dan pemantauan kualitas implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) di seluruh Indonesia, agar tidak lagi sekadar menjadi pemenuhan syarat administratif.
Penelitian ini juga menyoroti realita di lapangan melalui pemaparan Asst. Prof. Wahyu Jatmiko, Ph.D. (University of Southampton), yang mencatat bahwa dari sekitar 5.000 Perguruan Tinggi di Indonesia, baru sekitar 200 yang memiliki ULD. Sebagai solusi, tim peneliti mendorong skema blended financing yang mengintegrasikan dana Pemerintah dengan dana sosial seperti zakat, wakaf, dan dana abadi (endowment fund).
Daftar Tim Peneliti Utama:
Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A. (Indonesia’s Lead Researcher – UNAIR)
Asst. Prof. Wahyu Jatmiko, M.Sc., Ph.D. (UK’s Lead Researcher – University of Southampton)
Shochrul Rohmatul Ajija, S.E., M.Ec. (UNAIR)
Assoc. Prof. Meri Indri Hapsari, S.E., M.Si., Ph.D. (UNAIR). (aa)