

JAKARTA | brigadepasopati.com – Palang Merah Indonesia (PMI) menerima kunjungan 22 staf National Disaster Management Organisations (NDMOs) dari 9 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, dan Kamboja) di Markas Pusat PMI, pada Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan AHA Centre Executive – Leadership in Emergency and Disaster Management Programme (ACE-LEDMP) yang diselenggarakan oleh AHA Centre.
Para peserta dengan pengalaman kerja 3–5 tahun ini mengikuti sesi pembelajaran langsung untuk memahami peran dan kapasitas PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kunjungan ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi regional dalam penanggulangan bencana.
Dalam kesempatan tersebut, PMI berbagi pengalaman mengenai bagaimana organisasi bekerja dari tingkat lokal hingga nasional, termasuk kapasitas dalam merespons, upaya membangun kepercayaan, dan bekerja bersama masyarakat, dan para relawan.
Sekretaris Jenderal PMI, A.M. Fachir, menyampaikan kunjungan ini menjadi momentum penting untuk berbagi praktik baik sekaligus memperkuat jejaring kemanusiaan di kawasan. “PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. Melalui kunjungan ini, kami berharap para peserta dapat saling berbagi pengalaman tentang bagaimana peran tersebut dijalankan,” ujar Sekretaris Jenderal PMI.
Sementara itu Alexander Matheou, Regional Director IFRC Asia Pacific Regional Office menjelaskan pentingnya kolaborasi untuk membantu masyarakat dalam krisis. “Krisis selalu lebih besar dari organisasi mana pun. Karena itu, kolaborasi antara Pemerintah, masyarakat, NGO, dan Palang Merah menjadi kunci untuk membantu masyarakat secara efektif. Mari terus memperkuat kemitraan agar kita siap merespons krisis di berbagai negara,” jelas Alexander.
Program ACE-LEDMP tahun 2026 berlangsung pada 30 April hingga 1 Mei 2026 di Jakarta dan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap sistem kemanusiaan internasional serta memperkuat koordinasi lintas negara dalam menghadapi situasi darurat dan bencana. (*)