Halal Value Chain Dan Inovasi Keuangan Syariah Jadi Sorotan ICIEBP 2026 Di FESyar Regional Jawa

SURABAYA | brigadepasopati.com – Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar The 5th International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) 2026 pada Jum’at (25/9/2026). Konferensi ini digelar di Mainstage Exhibition Hall, Grand City Convention & Exhibition Surabaya, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur. ICIEBP 2026 menjadi bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026.

Tahun ini ICIEBP mengusung tema “Halal Value Chain (HVC) Transformation and Islamic Finance Innovation: Accelerating Inclusive and Resilient Economic Growth.” Hari pertama diisi talkshow bersama akademisi dan regulator dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan Makau. Pada Sabtu (26/9/2026), sebanyak 97 makalah dipresentasikan di tujuh ruang luring dan tujuh ruang daring.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNAIR, Prof. Dr. Ardianto, S.E., Ak., M.Si., CMA., CA., membuka konferensi secara resmi dan menegaskan bahwa ekonomi halal kini jauh melampaui sertifikasi pangan. Rantai nilainya sudah mencakup keuangan, manufaktur, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga logistik. “Pertanyaan yang diajukan konferensi ini bukan sekadar apakah ekonomi halal dapat tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu inklusif, menjangkau produsen kecil sama mudahnya dengan korporasi besar, dan tangguh menghadapi guncangan,” ujar Prof. Ardianto.

Lebih lanjut Prof. Ardianto memaparkan data rantai nilai halal yang menopang hampir 23 persen perekonomian nasional. Aset perbankan syariah Indonesia juga telah menembus Rp1.000 triliun untuk pertama kalinya. Meski begitu, Indonesia masih berada di peringkat keempat Global Islamic Economy Indicator, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Prof. Ardianto berpesan agar peserta pulang membawa setidaknya satu kolaborasi baru.

Deputi Kepala KPwBI Jawa Timur, Rifki Ismal, Ph.D., memaparkan peran Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem HVC. Menurutnya, mandat baru BI dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 mengarahkan kebijakan Bank Sentral untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

BI kini menjalankan enam inisiatif strategis, yaitu GERBANG SANTRI, JAWARA Ekspor, GEMA Halal, SAPA Syariah, KANAL ZISWAF, dan LENTERA Emas. Tujuannya menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Di Jawa Timur, program BI telah mendampingi sertifikasi halal 1.686 UMKM, 23 RPH, dan 320 juru sembelih halal, serta membentuk 28 Zona KHAS dan mengoptimalkan 13 Halal Center.

Prof. Dr. Muhamad Abduh dari Universiti Brunei Darussalam menyoroti integritas halal yang harus dijaga di setiap tahap, mulai dari bahan baku hingga konsumen. “Pembiayaan saja tidak cukup, dukungan untuk UMKM harus disesuaikan dengan kendala nyata yang dihadapi, seperti modal kerja, pelatihan, dan kepastian pembayaran dari pembeli,” tegas Prof. Muhamad Abduh.

“Maqashid syariah tidak menilai keberhasilan hanya dari angka, ukurannya adalah kesempatan yang adil, penghidupan yang layak, dan ketahanan, termasuk memastikan pekerja dan pemasok kecil dibayar tepat waktu,” jelas Prof. Muhamad Abduh.

Asst. Prof. Dr. Amr Al-Ansi dari Macau University of Science and Technology mengungkapkan bahwa nilai pasar pariwisata halal global kini mencapai US$225 miliar. Menariknya, pasar ini justru dipimpin negara non-OKI seperti Singapura, Inggris, dan Taiwan. Gen Z dan milenial mendorong sekitar 70 persen pertumbuhan dengan tuntutan pengalaman yang autentik dan berkelanjutan.

Tantangan terbesarnya adalah lebih dari 400 lembaga sertifikasi halal di dunia tanpa standar tunggal. Dr. Amr Al-Ansi menilai teknologi seperti AI dan blockchain untuk ketertelusuran farm-to-fork akan menjadi solusi pada dekade mendatang.

Guru Besar FEB UNAIR, Prof. Dr. Raditya Sukmana, menekankan bahwa Indonesia harus bertransformasi dari konsumen menjadi produsen halal. Prof. Raditya Sukmana menyoroti besarnya potensi wakaf yang belum produktif, yakni sekitar 435 ribu lokasi tanah wakaf seluas 277 ribu hektare.

Prof. Dr. Raditya Sukmana menawarkan skema blended finance wakaf–sukuk. Dalam skema ini, tanah wakaf menjadi modal sosial, sementara pendanaan berasal dari sumber domestik. Ia juga mengusulkan “tangga ketahanan” pembiayaan berjenjang dari lembaga zakat, BMT, BPRS, hingga bank umum syariah agar UMKM halal bisa naik kelas. “Ketahanan bukan sekadar bertahan, melainkan memberdayakan masyarakat untuk berkembang,” tandas Prof. Raditya Sukmana.

Diskusi yang dipandu Bayu Arie Fianto, Ph.D., berlangsung interaktif hingga sesi tanya jawab berakhir. ICIEBP 2026 juga menghadirkan peneliti dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, Inggris, dan Thailand. (*)