Menko AHY Dukung Pengembangan Hunian Terintegrasi Di Kawasan Stasiun Percepat Program 3 Juta Rumah Untuk Rakyat

JAKARTA | brigadepasopati.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendukung pengembangan hunian terintegrasi berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun sebagai bagian dari upaya mempercepat Program 3 Juta Rumah untuk rakyat yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan Menko AHY dalam kegiatan pencanangan pembangunan hunian terintegrasi di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Senin (16/3/2026).

Program ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi housing backlog sekaligus menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan perumahan juga memiliki dampak luas bagi perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor industri yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. “Program pembangunan 3 juta rumah merupakan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi housing backlog, di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di hunian yang kurang layak,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut Menko AHY menjelaskan pengembangan hunian vertikal berbasis TOD menjadi solusi bagi kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan serta tingkat kepadatan tinggi. Dengan pendekatan ini, kawasan hunian dapat terintegrasi langsung dengan transportasi publik sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien. “Di kota-kota besar, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan lahan. Karena itu pendekatannya melalui hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik agar mobilitas masyarakat lebih efisien dan kawasan perkotaan menjadi lebih tertata,” jelas Menko AHY.

Pengembangan hunian terintegrasi ini dilaksanakan secara simultan di beberapa kota besar, yakni di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, kawasan Dr. Kariadi Semarang, serta kawasan Lapangan Mendut Surabaya. Pemanfaatan kawasan stasiun dipandang strategis karena berada dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan memiliki konektivitas transportasi yang baik.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pengelola aset perkeretaapian mendukung pengembangan kawasan hunian berbasis TOD melalui optimalisasi pemanfaatan lahan yang terhubung langsung dengan sistem transportasi publik. KAI juga merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia yang berperan memperkuat pengelolaan investasi dan aset BUMN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendekatan kawasan berbasis transportasi. “Pemanfaatan kawasan berbasis Transit Oriented Development memungkinkan pengembangan hunian, fasilitas komersial, serta konektivitas transportasi dalam satu kawasan yang terintegrasi. Di wilayah Jabodetabek saja, kawasan di sekitar stasiun memiliki potensi pembangunan sekitar 131 ribu unit hunian yang terhubung langsung dengan jaringan transportasi publik,” terang Bobby.

Salah satu contoh pengembangan tersebut adalah proyek Rusun MBR Manggarai yang berlokasi di Jalan Manggarai Utara I dan Jalan Manggarai Utara II, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Proyek ini dibangun di atas lahan sekitar 2,1 hektare (21.939 meter persegi) yang terdiri dari Blok G seluas sekitar 6.925 meter persegi dan Blok F sekitar 15.014 meter persegi.

Pengembangan hunian tersebut akan dilaksanakan oleh KAI Properti, anak usaha KAI yang bergerak di bidang pengembangan properti dan pengelolaan kawasan berbasis transportasi. Bangunan direncanakan memiliki 12 lantai, dengan lantai pertama dan kedua difungsikan sebagai area ritel dan kios untuk mendukung aktivitas ekonomi kawasan. Unit hunian tersedia dalam dua tipe, yakni tipe 45 dan tipe 52, dengan harga jual menyesuaikan tipe unit dan ketentuan yang berlaku.

Pembangunan Rusun MBR Manggarai akan dilaksanakan secara bertahap. Blok G dijadwalkan mulai dibangun pada Agustus 2026, sedangkan Blok F direncanakan mulai pada Oktober 2026, dengan estimasi durasi konstruksi sekitar 10 hingga 15 bulan. Serah terima unit diperkirakan berlangsung pada Mei–Agustus 2027 untuk Blok G, serta Desember 2027 hingga Februari 2028 untuk Blok F. Kawasan hunian ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti akses langsung menuju Stasiun Manggarai dan halte TransJakarta, gedung parkir terintegrasi, ruang terbuka hijau, serta area olahraga bagi penghuni.

Menko AHY menilai pemanfaatan aset strategis milik BUMN, termasuk PT KAI, untuk pengembangan hunian berbasis transportasi publik merupakan langkah penting dalam menghadirkan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi. “PT KAI memiliki aset lahan yang sangat strategis di berbagai Kota besar. Jika dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan hunian berbasis transportasi publik, langkah ini tidak hanya menghadirkan solusi perumahan tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” tandas Menko AHY.

Sebagai simpul transportasi utama di Jakarta, Stasiun Manggarai melayani mobilitas yang sangat tinggi setiap hari. Lebih dari 770 perjalanan kereta api melintas di stasiun ini, terdiri dari sekitar 638 perjalanan KRL Jabodetabek, sekitar 70 perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta, serta layanan kereta api jarak jauh.

Jumlah pengguna Stasiun Manggarai juga menunjukkan tren tinggi, yakni mencapai 5,14 juta gate in pada 2023, meningkat menjadi 5,57 juta pada 2024, dan berada pada 5,45 juta pada 2025. Stasiun ini juga melayani lebih dari 200 ribu penumpang transit setiap hari. Sementara itu, pengguna Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta meningkat dari 1,97 juta penumpang pada 2023 menjadi 2,24 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 2,34 juta penumpang pada 2025. Tingginya mobilitas tersebut menjadikan kawasan stasiun sebagai lokasi strategis untuk pengembangan hunian terintegrasi yang mampu mendukung pola hidup urban yang lebih efisien.

Menko AHY menegaskan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan. “Melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, dan sektor swasta, kita berharap pembangunan hunian terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkas Menko AHY.

Dalam kegiatan peresmian tahap awal proyek hunian untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat tersebut, Menko AHY hadir bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi; Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo; Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah; COO Danantara Dony Oskaria; Wakil Kepala BPBUMN Tedi Bharata; serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Menko AHY turut didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non-Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri Merry Riana; serta Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol. Arif Rachman. (*)