Wapres Gibran Rakabuming Raka Sampaikan Niat Mundur Ke Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA | brigadepasopati.com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi (10/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut, keduanya membahas dinamika politik dan proses hukum yang berkembang belakangan ini, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden.

Berikut adalah poin-poin utama hasil pertemuan yang disampaikan oleh Pemerintah:

1. Penyampaian Niat Pengunduran Diri

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya untuk menghadapi dinamika hukum serta politik yang tengah berkembang secara terbuka.

2. Sikap dan Masukan Presiden Prabowo Subianto

Meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik, Pemerintah menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak penyampaian niat tersebut. Dalam suasana diskusi yang konstruktif, Presiden memberikan berbagai pandangan, saran, serta masukan strategis kepada Wakil Presiden terkait langkah-langkah ke depan demi menjaga stabilitas Pemerintahan dan kepastian hukum.

3. Penempuhan Jalur Hukum di PTUN

Sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, Wakil Presiden memohon kesempatan untuk menyelesaikan dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Penghormatan Terhadap Proses Konstitusional di DPR RI

Pemerintah menghormati sepenuhnya bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemerintah memandang hal tersebut sebagai bagian yang sah dari fungsi pengawasan serta hak konstitusional lembaga legislatif dalam sistem demokrasi Indonesia. (*)