PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Resmi Mengumumkan Lahirnya Bank Syariah Nasional (BSN)

JAKARTA | brigadepasopati.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) resmi mengumumkan lahirnya Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah (BVIS) yang digelar di Menara BTN, Jakarta, pada Rabu (20/8/2025).

Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Bank Victoria Syariah menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Keputusan ini sekaligus menjadi kelanjutan dari proses spin off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan memanfaatkan BVIS sebagai perusahaan cangkang (shell company).

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyampaikan bahwa lahirnya Bank Syariah Nasional menandai langkah penting BTN dalam memperkuat kontribusi perbankan syariah di Indonesia.

“Transformasi ini merupakan komitmen BTN untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang modern, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Bank Syariah Nasional akan menjadi wajah baru BTN Syariah dalam memberikan solusi keuangan berbasis prinsip syariah,” ujar Hirwandi.

Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Amien Fajar Ocham, yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik keputusan RUPSLB ini sebagai wujud nyata perkembangan industri keuangan syariah di tanah air.

Ke depan, nama Bank Syariah Nasional (BSN) akan digunakan sebagai branding resmi BTN Syariah, baik pada identitas perusahaan maupun produk layanan, setelah melalui proses perizinan dan persetujuan regulator terkait.

Dengan lahirnya BSN, BTN menegaskan posisinya sebagai salah satu bank BUMN yang konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan perbankan syariah yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan bank milik negara yang fokus pada pembiayaan perumahan sekaligus aktif dalam pengembangan perbankan ritel dan syariah. Melalui berbagai inovasi, BTN berkomitmen mendukung pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mewujudkan inklusi keuangan nasional. (*)