OIKN Hormati Keputusan MK Dan Kejelasan Status Berikan Kepastian Hukum Bagi Pemerintahan Dan Kenyamanan Investor

NUSANTARA | brigadepasopati.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (12/5/2026), MK menegaskan bahwa status Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi ke Nusantara. Putusan ini menanggapi keraguan pemohon mengenai adanya potensi kekosongan hukum akibat ketidaksinkronan antara UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). MK menjelaskan bahwa secara hukum dan politik, Nusantara memang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota masa depan, namun efektivitas perpindahannya secara administratif bergantung pada diskresi Presiden melalui Keppres. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta.

Merespons putusan tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang berlaku. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa kejelasan status ini justru memberikan kepastian hukum bagi jalannya Pemerintahan dan kenyamanan bagi para investor. Menurut data per 14 Mei 2026, investasi yang masuk ke IKN telah mencapai Rp72,39 triliun, yang menunjukkan kepercayaan pasar tetap tinggi pasca-putusan tersebut. “Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan inti Pemerintahan, hingga ekosistem pelayanan publik terus menunjukkan progres positif dan konsisten sesuai jadwal awal. Target penyelesaian kompleks Legislatif dan Yudikatif tetap berada di tahun 2027,” ujar Troy Pantouw dalam keterangan resminya kepada media.

Pemerintah memastikan bahwa transisi ini dilakukan secara terukur demi menjamin stabilitas struktur ketatanegaraan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. (*)