Menkeu Kritik Tajam Mandeknya Pembangunan Kilang Minyak Nasional Dalam Raker Bersama Komisi XI DPR

JAKARTA | brigadepasopati.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap mandeknya pembangunan kilang minyak nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya, pada Selasa (30/9/2025) menyebut kondisi ini sebagai penyebab utama pembengkakan subsidi energi dan kerugian besar negara akibat ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Menkeu, kegagalan Indonesia dalam menambah kapasitas produksi kilang domestik memaksa negara untuk mengimpor produk minyak olahan dalam volume besar, terutama dari Singapura, yang secara finansial sangat merugikan.

“Kita rugi besar karena kita terus-menerus impor produk minyak. Ini bukan karena kita tidak bisa, tapi karena ada kelalaian serius,” tegas Menkeu Purbaya. Dan juga disampaikan oleh Menkeu, “Sudah puluhan tahun kita tidak pernah membangun kilang baru. Ini harus segera diakhiri.”

Menkeu Purbaya juga mengingatkan kembali janji Pertamina pada tahun 2018 untuk membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun, sebuah komitmen yang hingga kini belum terealisasi sama sekali. Menkeu secara terbuka menyebut bahwa penyebab utama dari kegagalan ini adalah “malas-malasan” di internal Pertamina, bukan karena kurangnya kemampuan atau sumber daya.

“Saya pernah menekan mereka pada 2018. Mereka berjanji membangun tujuh kilang. Sampai sekarang, satu pun tidak ada yang jadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” lanjut Menkeu.

Lebih jauh, Menkeu mengungkapkan adanya peluang investasi dari pihak asing untuk membangun kilang yang ditolak oleh Pertamina dengan alasan yang tidak dapat diterima. Atas dasar itu, Menkeu meminta dukungan penuh dari DPR untuk bersama-sama mengawasi dan mendorong Pertamina agar segera bertindak.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tidak akan lagi hanya berperan sebagai “juru bayar” subsidi, tetapi akan secara aktif mengevaluasi dan mengawasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan kilang untuk memastikan terwujudnya kemandirian energi dan efisiensi APBN. (*)