SURABAYA | brigadepasopati.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) dengan bertema Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah Untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Serta Kolaborasi Bisnis Yang Berkelanjutan, kegiatan ini berlangsung di Hotel JW Marriott Kota Surabaya pada hari Kamis, 19 September 2024.
Bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pangan Nasional, KADIN Indonesia ingin mendorong peningkatan perdagangan antar daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Moga Simatupang Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, memberikan sambutan mewakili Menteri Perdagangan menyatakan, “Diharapkan forum ini dapat memaksimalkan koordinasi antara Pemerintah dengan dunia usaha agar meningkatkan perdagangan antar wilayah sesuai dengan potensi maupun produk unggulan.”
Sedangkan Sarman Simanjorang Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah KADIN Indonesia memberikan sambutan dengan menyatakan, “Indonesia Timur memiliki potensi perdagangan yang besar. Berdasarkan data BPS 2023, wilayah Indonesia Timur menyumbang 20 persen dari total perdagangan antar pulau di Indonesia.”
FORBISDA ini nantinya membentuk kerangka kerja kerjasama antar daerah untuk pengembangan produk, rencana pendistribusian barang yang efektif dan efisien, serta peningkatan kolaborasi antar pelaku bisnis di Indonesia Timur. Mengacu data BPS 2022, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghasilkan produk unggulan berupa tembakau 139.521 ton, Kabupaten Buru, Maluku, menghasilkan 2.850 ton kakao, dan Kabupaten Nabire, Papua 142.885 ton kelapa sawit. Kemudian, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menghasilkan 474,007.67 ton, dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghasilkan kopi sebanyak 9,581 ton. “Sebagai induk organisasi usaha nasional kami melihat potensi produk Indonesia Timur perlu ditingkatkan lagi. Tantangan distribusi yang kurang optimal dan pencatatan yang belum akurat perlu diselesaikan bersama,” ujar Sarman Simanjorang. (*)