Terkait Berbagai Kasus Keracunan Program MBG Kepala BGN Menyatakan Menunggu Arahan Dari Presiden Prabowo

JAKARTA | brigadepasopati.com – Pemerintah Indonesia secara resmi menanggapi maraknya kasus keracunan yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hingga hari ini, Kamis (25/9/2025), data dari berbagai sumber menunjukkan ribuan siswa telah menjadi korban, memicu keprihatinan publik dan desakan untuk evaluasi program secara menyeluruh.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 September 2025, tercatat telah terjadi 4.711 kasus keracunan sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025. Angka ini tidak jauh berbeda dengan temuan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang juga mencatat lebih dari 5.000 korban.

Beberapa lembaga pemantau independen, seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Center for Indonesian Strategic Development Initiatives (CISDI), bahkan merilis angka yang sedikit lebih tinggi, mengindikasikan skala permasalahan yang lebih luas.

Rentetan kasus ini diperparah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana total 842 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan secara akumulatif dalam tiga hari terakhir (22-24 September 2025). Kasus terbaru juga dilaporkan terjadi di Jakarta Utara pada hari ini, di mana tujuh siswa SMA dilarikan ke fasilitas kesehatan dengan keluhan serupa.

Menghadapi krisis ini, Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan resmi dan mengambil langkah-langkah responsif. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas nama Pemerintah. “Pemerintah meminta maaf atas keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan catatan serius bagi Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tak terulang,” ujarnya. Istana Kepresidenan juga menegaskan bahwa seluruh insiden ini akan menjadi bahan evaluasi mendalam untuk perbaikan tata kelola program.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah meninjau langsung lokasi kejadian di Bandung Barat dan menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memperbaiki pola dan proses memasak. Namun, BGN juga mengklaim bahwa secara statistik, jumlah kasus keracunan masih kecil dibandingkan total 1 miliar porsi yang telah didistribusikan.

Investigasi Kemenkes menyoroti masalah kepatuhan pada standar keamanan pangan. Ditemukan bahwa dari 1.379 SPPG yang terdata, hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan, dan hanya 312 di antaranya yang menjalankan SOP tersebut dengan benar.

Temuan BPOM mengindikasikan adanya risiko pada vendor atau dapur yang baru beroperasi. Data menunjukkan bahwa 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari satu bulan.

Pemerintah Daerah di wilayah terdampak, seperti Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang layak. Fokus utama saat ini adalah pemulihan kesehatan para siswa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan tidak akan mendahului keputusan presiden. Dadan menekankan pentingnya menunggu instruksi Presiden sebelum mengambil langkah lebih lanjut, dan BGN akan melakukan evaluasi ketat serta investigasi terhadap penyebab keracunan.

Meskipun mendapat desakan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk memoratorium program, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg), Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa program MBG akan tetap berjalan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistemik guna menjamin keamanan dan kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa. (*)