Dalami Praktik Pemerintahan Terbuka Panja OG-P Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Kunjungi Otorita IKN

NUSANTARA | brigadepasopati.com – Dalami praktik pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara, Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berkunjung ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan diterima langsung secara hangat oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Nusantara, pada Kamis (17/7/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antar instansi guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota politik pada tahun 2028. Kehadiran Panja OG-P BKSAP DPR RI juga menjadi respon terhadap aspirasi publik mengenai keberlanjutan pembangunan IKN, yang kini memasuki tahap kedua. “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, juga menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola Pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. “Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola Pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” ujar Muhammad Husein Fadlulloh.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menegaskan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Model birokrasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi Kementerian, Lembaga, serta instansi lainnya yang akan bertugas di kawasan IKN.

Kepala Otorita IKN juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons terhadap masukan dari anggota Panja yang telah hadir.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus menjembatani antara kebijakan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)