

JAKARTA | brigadepasopati.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026. Pasalnya, otoritas pajak harus mengamankan tambahan penerimaan sekitar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah tambahan atau extra effort untuk menggenjot penerimaan selama November hingga Desember 2026. Strategi tersebut akan difokuskan pada optimalisasi sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian DJP antara lain perdagangan (trading), industri pengolahan (manufacturing), jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Selain sektor-sektor tersebut, DJP turut membidik potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi digital yang semakin berkembang. “Kita akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami dari trading, manufacturing, jasa perusahaan, serta transportasi pergudangan dan pengangkutan, kemudian juga sektor-sektor ekonomi digital yang mulai berkembang dengan baik,” ujar Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN, pada Sabtu (14/11/2026).
Bimo Wijayanto menambahkan, pengawasan terhadap pelaku usaha digital akan diperketat untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dijalankan sesuai ketentuan. Penguatan pengawasan ini juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antara perusahaan yang menjalankan bisnis secara digital dan pelaku usaha konvensional.
Di samping mengandalkan sektor-sektor utama, DJP akan memaksimalkan dampak sejumlah kebijakan perpajakan yang mulai diterapkan pada September dan Oktober 2026. Salah satunya melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan memberikan keringanan atas sanksi administrasi sesuai persyaratan yang berlaku.
DJP juga melanjutkan penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT). Instrumen ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mencegah praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/BEPS), sekaligus membatasi persaingan tarif pajak korporasi yang berpotensi merugikan antarnegara.

Sementara di sektor perdagangan digital, Pemerintah mulai mengandalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar (marketplace). Penerapan aturan tersebut ditujukan untuk menyetarakan kewajiban pajak antara pedagang yang berjualan secara daring dan konvensional, sekaligus menyederhanakan proses pemungutan.
Optimalisasi juga dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dari sisi pengawasan, DJP tidak hanya mengandalkan kebijakan baru. Pengawasan atas pembayaran pajak masa tetap dilanjutkan untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, otoritas pajak dapat menindaklanjutinya melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti permulaan, penyidikan, hingga penagihan.
Untuk mendukung langkah tersebut, DJP akan memperluas pemanfaatan data dari berbagai sumber eksternal. Data yang berasal dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi, pelaku usaha, serta institusi keuangan perbankan maupun nonperbankan akan digunakan untuk mencocokkan informasi perpajakan yang telah terekam dalam sistem Coretax.
Berdasarkan catatan DJP, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp 1.796,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 76,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.357,7 triliun. (*)