Dies Natalis Ke-49 FISIP UNAIR, Prof. Mahfud MD Isi Kuliah Soetandyo: Demokrasi Harus Dikawal Hukum Menuju Indonesia Emas 2045

SURABAYA | brigadepasopati.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR) menggelar Kuliah Soetandyo bertema “Integritas Politik dan Kualitas Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Dies Natalis ke-49 FISIP UNAIR. Dengan Narasumber Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD. Acara berlangsung di Aula Soetandyo Wignjosoebroto, Lantai 3 Gedung C FISIP UNAIR pada Kamis, (29/10/2026).

Dekan FISIP UNAIR, M. Muttaqien, S.IP., M.A., Ph.D., mengatakan Dies Natalis tahun ini mengusung tema “Kritis dalam gagasan, humanis dalam pengabdian, dan berdampak dalam peradaban”. Kuliah Soetandyo menjadi kegiatan pertama dalam rangkaian tersebut. M. Muttaqien berharap forum ini memberi Mahasiswa gambaran untuk memahami dinamika persoalan bangsa, dan mempersilakan peserta bertanya secara kritis kepada narasumber. “Masyarakat kampus itu harus peduli dengan situasi yang terjadi. Bukan sebuah menara gading, tetapi harus ada kontribusi,” ujar M. Muttaqien.

Kuliah ini mengambil nama Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, pendiri sekaligus Dekan pertama FISIP UNAIR pada 1977. Dalam pengantar acara, Soetandyo dikenang sebagai sosok yang berpandangan lintas disiplin, berkomitmen pada hak asasi manusia, dan berpihak pada kelompok lemah, Dengan dibuka untuk umum, dan diikuti sekitar 600 peserta dari kalangan Mahasiswa, Dosen, Alumni, hingga masyarakat umum. Dr. Suko Widodo, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR, bertindak sebagai moderator.

Dalam paparannya, Prof. Mahfud MD mengartikan integritas politik sebagai keutuhan negara, yakni proses penguatan negara yang menyatukan keberagaman untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Prof. Mahfud MD, integrasi dan demokrasi sering bertolak belakang. Integrasi cenderung mengendalikan dan mendorong Pemerintahan otoriter, sedangkan demokrasi membebaskan. Karena itu, keseimbangan keduanya hanya bisa dijaga oleh hukum. “Demokrasinya itu harus dikawal dengan hukum. Karena kalau demokrasi tidak dikawal dengan hukum, mungkin tidak sampai ke Indonesia Emas,” kata Prof. Mahfud MD.

Prof. Mahfud MD menyebut tata kelola Pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi lembaga negara. Menurut proyeksi yang Prof. Mahfud MD paparkan, Indonesia berpeluang masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita sekitar 23.933 dolar AS. “Syaratnya, hukum ditegakkan dan korupsi dibenahi,” tegas Prof. Mahfud MD

Prof. Mahfud MD juga merujuk laporan World Justice Project yang disebutnya menunjukkan penurunan indeks negara hukum Indonesia, serta menyoroti pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset dan pembatasan transaksi tunai untuk memberantas korupsi.

Menanggapi dinamika demonstrasi Mahasiswa, Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak yang tidak boleh direpresi, tetapi aparat juga wajib menjaga keamanan. “Demo itu hak Mahasiswa, tidak boleh direpresi. Tapi Polisi menjaga keamanan juga itu kewajiban, karena kita tidak ingin demo lalu anarkis. Polisi dan pendemo harus bekerja sama,” tandas Prof. Mahfud MD.

Kemudian Prof. Mahfud MD juga menyinggung aksi Agustus lalu. Menurutnya, lebih dari 6.000 orang ditangkap dan lebih dari 4.000 di antaranya dilepas, yang dinilai menunjukkan adanya kekeliruan penangkapan agar tidak terulang.

Dalam sesi tanya jawab, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Surabaya, pegiat serikat pekerja, pelaku usaha, dan Guru bertanya tentang karier di Pemerintahan, pelanggaran HAM, kualitas pendidikan, pajak, hingga ancaman separatisme. Prof. Mahfud MD menjawab bahwa separatisme dan intoleransi kini lebih banyak berakar pada ketidakadilan ketimbang perbedaan agama atau suku. Prof. Mahfud MD juga menekankan bahwa hukum perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan masyarakat. (aa)