Tuntut Pengunduran Diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ribuan Warga Malaysia Berunjuk Rasa

KUALA LUMPUR | brigadepasopati.com – Ribuan warga Malaysia membanjiri pusat kota Kuala Lumpur, pada Sabtu (26/7/2025) untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Demonstrasi ini merupakan aksi protes besar pertama yang dihadapi oleh Pemerintahan koalisi Anwar sejak menjabat pada tahun 2022. Para demonstran, yang diperkirakan berjumlah antara 18.000 hingga 50.000 orang, membawa spanduk dan poster dengan slogan utama “Turun Anwar” (Anwar Mundur).

Para pengunjuk rasa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Pemerintahan saat ini, menyoroti beberapa isu utama yang menjadi perhatian publik:

– Peningkatan Biaya Hidup: Para demonstran memprotes melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Mereka juga khawatir dengan kebijakan Pemerintah seperti perluasan pajak penjualan dan jasa serta penyesuaian subsidi yang dinilai akan membebani masyarakat.
– Kegagalan Janji Reformasi: Sejumlah demonstran merasa bahwa janji-janji reformasi besar, terutama terkait pemberantasan korupsi, berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil signifikan.
– Dugaan Campur Tangan Peradilan: Demonstrasi ini juga menyuarakan protes atas dugaan campur tangan peradilan, terutama setelah beberapa tuntutan korupsi terhadap sekutu Pemerintah dibatalkan.

Aksi damai ini dihadiri oleh tokoh-tokoh politik oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Dalam pidatonya, Mahathir menuduh Anwar menyalahgunakan kekuasaannya untuk menuntut rival politik. Mahathir menegaskan, “Mereka yang tidak bersalah didakwa, sementara yang bersalah dibiarkan.”

Menanggapi situasi ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya telah mengumumkan beberapa langkah populis, termasuk pemberian bantuan tunai dan penyesuaian harga bahan bakar, yang dinilai oleh para analis sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik. Anwar sendiri menyatakan bahwa ia menghormati hak warga untuk berunjuk rasa secara damai, tetapi mendesak para demonstran untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Aksi ini menyoroti meningkatnya ketidakpuasan publik dan memberikan tantangan politik yang signifikan bagi Pemerintahan Anwar Ibrahim. (*)