Sebagai Pilar: Sikap Tegas Misbakhun dalam Revisi UU P2SK

JAKARTA | brigadepasopati.com – Industri aset kripto di Indonesia tidak lagi berada di ruang abu-abu eksperimental. Seiring pengakuannya sebagai bagian dari aset keuangan nasional, sektor ini dituntut untuk tumbuh dalam kerangka tata kelola yang kuat, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip inilah yang menjadi perhatian utama dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap aset kripto harus diikuti dengan disiplin regulasi yang tegas. Transparansi dan kehati-hatian bukan sekadar jargon, melainkan fondasi yang menentukan keberlanjutan industri sekaligus perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna.

Bagi Misbakhun, penguatan regulasi kripto bukanlah upaya membatasi inovasi digital, melainkan memastikan inovasi berjalan dalam ekosistem yang sehat. Negara hadir bukan untuk mematikan kreativitas, tetapi untuk menjaga agar perkembangan teknologi tidak meninggalkan risiko sistemik dan kerugian publik.

Revisi UU P2SK, menurut Misbakhun, memiliki ruh utama perlindungan konsumen dan pengawasan yang transparan. Aset kripto yang kini diakui sebagai aset keuangan menuntut penyelenggara industri menjalankan kegiatan usaha dengan tata kelola yang prudent dan akuntabel.

“Semangat revisi UU P2SK adalah melindungi konsumen dan memastikan pengawasan yang transparan. Setiap penyelenggara wajib menjalankan kegiatan dengan tata kelola yang kuat karena aset kripto kini telah diakui sebagai aset keuangan”, ujar Misbakhun dalam pernyataannya, pada Minggu (18/1/2026).

Penegasan ini mencerminkan pandangan legislatif yang berpijak pada kepentingan jangka panjang. Tanpa tata kelola yang baik, industri kripto berpotensi menciptakan kerentanan baru dalam sistem keuangan nasional. Karena itu, regulasi yang adaptif namun tegas menjadi kebutuhan mutlak.

Misbakhun menekankan bahwa transparansi transaksi adalah prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pengaturan industri kripto ke depan. Seluruh aktivitas perdagangan harus dapat diidentifikasi dan ditelusuri secara jelas, mulai dari profil pelaku transaksi hingga sumber pendanaannya.

Pendekatan ini bukan semata untuk kepentingan pengawasan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik. Kejelasan tanggung jawab hukum dalam setiap transaksi akan memperkecil ruang penyalahgunaan dan memperkuat legitimasi industri kripto di mata masyarakat luas.

Dengan transparansi yang kuat, industri kripto diharapkan mampu berkembang sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, bukan sebagai sektor spekulatif yang rawan gejolak dan ketidakpastian.

Sebagai bagian dari penguatan transparansi, Misbakhun menyoroti pentingnya penerapan Proof of Reserves (PoR) di industri aset kripto. Secara teknis, PoR memungkinkan pembuktian kecukupan cadangan aset melalui metode kriptografis tanpa membuka data sensitif pengguna.

Melalui audit independen yang dilakukan secara berkala, bursa kripto dapat menunjukkan bahwa total aset yang dikelola secara on-chain setara atau bahkan melebihi kewajiban kepada pengguna. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekosistem kripto nasional.

Meski bukan solusi tunggal terhadap seluruh risiko keamanan siber, PoR dipandang sebagai terobosan penting. “Kehadirannya merupakan langkah revolusioner dalam membangun ekosistem aset kripto yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia”, tegas Misbakhun.

Bagi SOKSI, sikap dan gagasan Misbakhun mencerminkan kepemimpinan legislatif yang memahami dinamika zaman tanpa mengabaikan kehati-hatian. Revisi UU P2SK bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan ikhtiar negara untuk memastikan transformasi digital sektor keuangan berjalan adil, stabil, dan berpihak pada kepentingan bangsa. (*)