PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Berhasil Menengahi Gencatan Senjata Antara Kamboja Dan Thailand

KUALA LUMPUR | brigadepasopati.com – Dilansir dari Bernama, pada Senin (28/7/2025). Keberhasilan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menengahi gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand merupakan kemenangan bagi semangat ASEAN dan bukti komitmen teguhnya terhadap diplomasi yang didorong oleh dialog.

Ketua Yayasan RIGHTS, Mohd Yusmadi Mohd Yusoff, dalam menyampaikan ucapan selamat yang tulus, mengatakan bahwa kenegarawanan dan otoritas moral Anwar sekali lagi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berprinsip, inklusif, dan dialogis dapat menyelesaikan bahkan ketegangan regional yang paling mengakar sekalipun.

Penulis buku ‘Anwar Ibrahim: Keadilan dan Perdamaian Global Melalui Dialog’ mencatat bahwa gencatan senjata yang berhasil bukan sekadar terobosan diplomatik, tetapi juga kemenangan bagi semangat ASEAN, bagi stabilitas regional, dan yang terpenting, bagi rakyat Kamboja dan Thailand, yang berhak atas perdamaian dan keamanan.

“Saya berharap hal ini akan menginspirasi upaya lebih lanjut untuk melembagakan dialog dan diplomasi preventif di ASEAN dan di luarnya,” ujar mantan Senator dan Anggota Parlemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

Thailand dan Kamboja sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di tengah meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan yang disengketakan, menyusul pertemuan khusus yang diadakan di Putrajaya yang dipimpin oleh Anwar, pada Senin (28/7/2025).

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai menegaskan komitmen mereka untuk melakukan de-eskalasi, menyetujui gencatan senjata segera dan kembali ke keadaan normal yang berlaku mulai pukul 24.00 (waktu setempat) pada tanggal 28 Juli 2025.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat sejak 28 Mei menyusul pertempuran kecil antara pasukan di dekat wilayah perbatasan Preah Vihear yang disengketakan, yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja.

Sementara itu, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Ahmad Fahmi Mohd Samsudin mengatakan pencapaian tersebut menegaskan kembali relevansi ASEAN sebagai platform penyelesaian konflik regional.

Ahmad Fahmi mengatakan gencatan senjata tersebut juga menyoroti keberhasilan Malaysia sebagai Ketua ASEAN dalam menyatukan kekuatan regional dengan dukungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, yang ikut mensponsori negosiasi bersejarah ini.

“ABIM mendesak negara-negara besar ini untuk terus mendukung pendekatan ASEAN yang berorientasi perdamaian, menghindari eksploitasi konflik demi kepentingan strategis, dan sebaliknya menghormati kepemimpinan regional serta memperkuat kapasitas lokal untuk menyelesaikan konflik secara berdaulat dan bermartabat,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Ahmad Fahmi mengatakan, ABIM juga mengimbau semua pihak untuk sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata dan segera menghentikan segala bentuk provokasi bersenjata, efektif mulai tengah malam.

ABIM juga merekomendasikan agar ASEAN segera membentuk tim pemantau yang independen dan netral untuk memastikan kelancaran pelaksanaan gencatan senjata dalam jangka waktu yang disepakati, sesuai dengan semangat perundingan, menurut Ahmad Fahmi.

Sebagai wujud solidaritas regional, Ahmad Fahmi mengatakan bantuan kemanusiaan ASEAN harus segera disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat yang mengungsi, keluarga yang kehilangan tempat tinggal, dan mereka yang menjadi korban konflik.

ABIM juga mengimbau masyarakat Thailand dan Kamboja, termasuk komunitas digital mereka, untuk menahan diri dari menyebarkan provokasi, narasi kebencian, atau tuduhan tak berdasar di platform media sosial.

“Pendekatan yang bertanggung jawab seperti itu sangat penting dalam menghidupkan kembali semangat saling menghormati dan kerukunan lintas batas dalam upaya mencapai perdamaian abadi,” tandas Ahmad Fahmi.

Sebagai gerakan masyarakat sipil, Ahmad Fahmi mengatakan ABIM berkomitmen untuk berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil di seluruh ASEAN untuk menumbuhkan budaya damai, mendukung korban konflik dan memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi bagian penting dari pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

“Ini termasuk mengusulkan pembentukan Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN untuk Perdamaian Regional sebagai platform dialog dan rekonsiliasi, serta mengadvokasi pelaksanaan Program Pendidikan Perdamaian ASEAN, khususnya bagi masyarakat perbatasan dan pemuda di seluruh kawasan,” pungkas Ahmad Fahmi. (*)