Pemerintahan Interim Di Bawah Perdana Menteri Sushila Karki Mulai Bekerja Pasca Krisis Politik Besar

KATHMANDU | brigadepasopati.com – Nepal terus bergerak maju pasca-krisis politik besar dengan Pemerintahan interim di bawah Perdana Menteri Sushila Karki yang kini mulai bekerja. Pernyataan resmi dari dalam dan luar negeri menggarisbawahi harapan akan stabilitas, sementara sorotan global tertuju pada proses unik di balik pemilihan Karki, yang dimotori oleh gerakan “Revolusi Gen Z” melalui platform digital Discord.

Sejak pengangkatannya, Perdana Menteri interim Sushila Karki telah mengeluarkan beberapa pernyataan kunci yang menangkap esensi mandat Pemerintahannya. Dalam pidatonya yang dikutip oleh AFP dan media lokal, Karki menegaskan bahwa ia tidak pernah berambisi untuk menduduki posisi tersebut.

“Situasi yang membawa saya ke sini bukanlah sesuatu yang saya inginkan. Nama saya diserukan dari jalanan,” ujar Karki, pada Selasa (16/9/2025). Karki secara eksplisit mengakui bahwa mandatnya datang langsung dari aspirasi para demonstran. “Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z. Yang mereka tuntut adalah penghapusan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi. Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya,” ungkap Karki.

Pemerintahan Karki, seperti dilaporkan oleh Antara News, juga berjanji tidak akan berkuasa lebih dari enam bulan, dengan fokus utama menyelenggarakan Pemilu pada 5 Maret 2026 dan menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintahan terpilih.

Dukungan internasional juga mengalir. Kementerian Luar Negeri India secara resmi menyambut baik formasi Pemerintahan interim, menyatakan harapan bahwa langkah ini akan “menumbuhkan perdamaian dan stabilitas.” Senada dengan itu, Perdana Menteri India Narendra Modi melalui media sosial menyampaikan ucapan selamat dan menegaskan komitmen India untuk terus mendukung “perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran rakyat Nepal.”

Sebuah aspek yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transisi politik ini adalah peran sentral aplikasi komunikasi Discord, yang menyorot bagaimana teknologi dapat membentuk ulang proses demokrasi. Menurut laporan mendalam dari Al Jazeera dan Times of India, setelah jatuhnya Pemerintahan sebelumnya dan terjadinya kekosongan kekuasaan, para aktivis muda yang tergabung dalam organisasi sipil “Hami Nepal” menggunakan Discord sebagai platform untuk konsolidasi politik. Sebuah server Discord dengan cepat beranggotakan lebih dari 160.000 orang dari dalam dan luar Nepal.

Di dalam server yang dijuluki “Parlemen Discord” ini, berlangsung debat, diskusi, dan jajak pendapat (polling) yang transparan untuk menentukan calon Perdana Menteri Interim pilihan rakyat. Beberapa nama, termasuk aktivis dan Wali Kota populer, masuk dalam bursa. Namun, setelah melalui proses deliberasi digital yang intens, mayoritas suara memilih Sushila Karki karena rekam jejaknya yang bersih dan reputasinya sebagai pejuang anti-korupsi saat menjabat Ketua Mahkamah Agung.

“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ungkap Sid Ghimiri, seorang kreator konten berusia 23 tahun, kepada The New York Times. Penting untuk dicatat, proses di Discord bukanlah pemilihan resmi yang mengikat secara konstitusional. Namun, hasil dari “pemilihan digital” ini memberikan mandat populer yang sangat kuat bagi Sushila Karki. Para pemimpin gerakan kemudian membawa nama Karki kepada Panglima Militer dan Presiden Ram Chandra Poudel sebagai calon yang didukung oleh rakyat. Tekanan publik yang masif inilah yang akhirnya berujung pada penunjukan resmi Karki oleh Presiden.

Fenomena ini menandai pertama kalinya sebuah platform yang identik dengan komunitas gaming digunakan secara efektif untuk mengisi kekosongan politik dan menyalurkan aspirasi demokrasi secara massal, sebuah preseden yang kini menjadi studi kasus global. (*)