FEB UNAIR Dan BPKH Perkuat Sinergi Tentang Sosialisasi Keuangan Haji Dan Kemaslahatan ZISWAF

SURABAYA | brigadepasopati.com – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) khususnya Departemen Ekonomi Syariah bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Waris dan Haji dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan, yang dilaksanakan Aula Miendrowo Lantai 3 Gedung FEB UNAIR, pada Selasa (20/5/2025). Seminar ini bertujuan menguatkan peran lembaga BPKH yang berkolaborasi dengan Bank Muamalat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dr. Bayu Arie Fianto, Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Islam FEB UNAIR, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan sektor keuangan syariah dalam penguatan ekosistem ekonomi di Indonesia

BPKH yang diwakili oleh Fani Sulfandi, Kepala Divisi Program Strategis Kemaslahatan, memaparkan mandat pengelolaan Dana Abadi Ibadah Haji Umat yang difokuskan pada program sosialisasi mengenai pengelolaan dana yang ada. “Penguatan tata kelola lembaga mitra agar program berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas Fani Sulfandi.

Sedangkan Kepala Divisi Kemaslahatan Baitulmaal Muamalat (BMM), Jahidin, membagikan praktik dan tantangan implementasi program kemaslahatan berbasis ZISWAF serta strategi pemberdayaan mustahik agar menjadi muzakki aktif.

Lebih lanjut dari Bank Muamalat Regional Head Jatim Bali Nusra, Wisnu Satria Bharata menjelaskan, “Dukungan lembaga keuangan syariah melalui inovasi produk perbankan, layanan wakaf tunai, dan digitalisasi yang mempermudah pengelolaan ZISWAF dan penyebaran produk keuangan syariah di Indonesia.”

Seminar ditutup dengan paparan dari Sekretaris Departemen Ekonomi Syariah FEB UNAIR, Dr. Sulistya Rusgianto, yang membahas pentingnya manajemen keuangan keluarga berbasis prinsip syariah sebagai pondasi ketahanan ekonomi umat.

Kegiatan ini memperkuat sinergi antara akademisi, regulator, dan praktisi dalam menciptakan tata kelola dana umat yang transparan, akuntabel, dan berdampak luas sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (*)