Dalam Sebulan QRIS Tap Telah Mencatatkan Lebih Dari 20,8 Juta Pengguna Setelah Diluncurkan

JAKARTA | brigadepasopati.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional melalui peluncuran QRIS Tap, sebuah inovasi berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan transaksi tanpa perlu memindai kode QR. Sejak diluncurkan pada 14 Maret 2025, QRIS Tap telah mencatatkan lebih dari 20,8 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,24 miliar hingga 16 April 2025.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa QRIS Tap dirancang untuk mempercepat inklusi keuangan dan mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, sejalan dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. “QRIS Tap memberikan alternatif cara pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital,” ujar Perry .

Namun, dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), AS menyoroti sistem pembayaran QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai hambatan perdagangan. USTR menilai bahwa perusahaan asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan QRIS dan GPN.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa pengembangan QRIS Tap dilakukan dengan prinsip inklusivitas dan keterbukaan. “QRIS Tap ini baru satu bulan diluncurkan, tapi sudah digunakan oleh 1,44 juta merchant,” kata Filianingsih dalam konferensi pers virtual, pada Rabu (23/4/2025). Ia menambahkan bahwa BI terus membuka ruang bagi partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan sistem pembayaran digital nasional.

BI juga menyatakan bahwa QRIS Tap merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Dengan adopsi teknologi NFC, QRIS Tap diharapkan dapat mempercepat transaksi di berbagai sektor, termasuk transportasi, layanan publik, dan ritel. (*)