10.000 Buruh Akan Gelar Aksi Damai Di Depan Istana Negara, Jakarta – 1 Juni 2025

JAKARTA | brigadepasopati.com – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) dan aliansi buruh lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa damai, pada Minggu (1/6/2025) di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Diperkirakan lebih dari 10.000 buruh akan hadir dalam aksi ini, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan peringatan serius terhadap kondisi industri dan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait dengan maraknya impor ilegal, ancaman terhadap industri lokal, serta kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada pekerja.

Tuntutan Utama Para Buruh:
Pemerintah Bertindak Tegas terhadap Impor Ilegal
Impor ilegal telah menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri manufaktur dan tekstil. Buruh menuntut pengawasan ketat serta sanksi terhadap praktik perdagangan yang merugikan industri nasional.

Perlindungan Nyata bagi Industri Lokal
Buruh mendesak Pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dari serbuan barang impor, guna menjamin keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.

Kebijakan Ketenagakerjaan yang Berkeadilan
Para buruh menyerukan peninjauan kembali terhadap regulasi seperti sistem kerja outsourcing, serta perlindungan atas hak normatif pekerja termasuk jaminan upah layak dan kepastian kerja.

Pernyataan Presiden KSPN, Ristadi:
“Aksi ini adalah peringatan serius. Kami tidak melawan Pemerintah, tapi kami ingin didengar. Jika impor ilegal dan kebijakan yang tidak adil terus dibiarkan, maka industri nasional bisa lumpuh dan jutaan buruh terancam kehilangan pekerjaan.”

Imbauan kepada Masyarakat
Kami mengimbau masyarakat Jakarta untuk menghindari area sekitar Istana Negara, Monas, dan Jalan Medan Merdeka Utara pada saat aksi berlangsung, mengingat potensi kepadatan arus lalu lintas. Buruh berkomitmen melaksanakan aksi ini secara tertib, damai, dan konstitusional, serta bekerjasama dengan aparat Kepolisian dalam pengamanan jalannya aksi. (*)