Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2024

JAKARTA | brigadepasopati.com – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama 16 anggota dari berbagai Kementerian dan Lembaga menggelar Rapat Pleno dalam Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional KNEKS 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Membuka Rapat Pleno dengan upaya memperkokoh ekonomi syariah sebagai kekuatan baru menuju Indonesia Emas 2045.

“Agenda utama dalam rapat ini mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, serta highlight perkembangan terkini di sektor tersebut,” ujar Masduki Baidlowi Juru Bicara Wapres.

Dalam Rapat kali ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan, “Bahwa ekonomi syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun internasional”. Menurutnya, pencapaian ini membuktikan ekonomi syariah bukan hanya alternatif, melainkan arus baru yang dapat berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Pencapaian ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari komitmen kuat, dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas kita semua”, ujar Wapres. Dengan arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat peran ekonomi syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Rapat Pleno kali ini turut hadir juga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Arsyad Rasyid, segenap pengurus KNEKS, serta para Direktur KDEKS.

Sri Mulyani Menteri Keuangan juga menjalankan dalam pidatonya, “Indikator-indikator makro yang ditetapkan, seperti penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 7,0 – 8,0%, tingkat kemiskinan ekstrem pada 0%, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,5 – 5,0%, serta penurunan tingkat ketimpangan atau gini ratio ke kisaran 0,379 – 0,382%, dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi syariah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

“Selain indikator tersebut, tentu pembangunan nasional ditujukan bagi tercapainya kemaslahatan dari seluruh masyarakat Indonesia dan umat, dan dalam hal ini kita perlu untuk terus menjaga momentum perbaikan ini,” ujar Sri Mulyani Menteri Keuangan RI. (*)