Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,5 Juta Ton, Bulog Siaga Jaga Ketahanan Pangan Dan Antisipasi El Nino

SIDOARJO | brigadepasopati.com – Perum Bulog memperkuat cadangan beras nasional untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi produksi pangan. Dengan stok beras yang memadai, pemerintah diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga periode panen berikutnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani dalam kegiatan tasyakuran pencapaian pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton di Kantor Cabang Bulog Surabaya, Jalan HR Moch Mangundiprojo Km 3,5, Sidoarjo, pada Senin (12/10/2026).

Dirut Ahmad Rizal menjelaskan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah dan beras petani sejak awal tahun sebagai langkah antisipasi terhadap potensi El Nino dan musim kemarau berkepanjangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat stok nasional sehingga Pemerintah memiliki persediaan yang cukup untuk menjaga ketahanan pangan. “Sejak awal tahun kami sudah mendapatkan informasi mengenai potensi El Nino dan kemarau berkepanjangan. Oleh karena itu, kami berupaya menyerap sebanyak-banyaknya gabah dan beras hasil panen petani,” ujar Dirut Ahmad Rizal.

Dirut Perum Bulog menyebutkan, stok beras Bulog sempat mencapai puncak sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan September 2026. Sementara itu, stok yang tersedia saat ini disebut berada di kisaran 4,5 juta ton. Menurut Dirut Ahmad Rizal, ketersediaan cadangan tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah dalam menghadapi kemungkinan penurunan produksi beras akibat perubahan kondisi iklim. Tanpa stok yang memadai, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat akan menghadapi tantangan lebih besar, terlebih ketika negara-negara produsen beras juga mengalami tekanan produksi. “Kalau kita tidak punya stok beras, apa yang mau dibagikan kepada masyarakat? Kita tidak bisa hanya mengandalkan impor, karena negara lain juga menghadapi kondisi yang tidak mudah,” kata Dirut Perum Bulog.

Dirut Ahmad Rizal menambahkan, Pemerintah telah memerintahkan penyaluran tambahan bantuan pangan pada Oktober, November, dan Desember 2026. Kebijakan tersebut diharapkan membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah potensi dampak El Nino.

Lebih lanjut Dirut Perum Bulog menjelaskan, perhitungan ketersediaan beras nasional tidak hanya mengacu pada stok Bulog, tetapi juga memperhitungkan persediaan beras di masyarakat serta proyeksi hasil panen. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,2 juta ton per bulan, pengelolaan stok dan penyerapan produksi menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan pangan nasional tetap terpenuhi.

Dalam kesempatan itu, Dirut Ahmad Rizal juga menyampaikan bahwa Bulog telah melampaui target pengadaan setara beras sebesar 4 juta ton. Realisasi pengadaan disebut mencapai sekitar 4,112 juta ton atau 103 persen dari target yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026.

Capaian tersebut, menurut Dirut Perum Bulog, menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Dirut Ahmad Rizal optimistis Indonesia dapat mempertahankan swasembada beras pada 2026 tanpa impor, dengan dukungan stok yang terjaga dan penguatan produksi dalam negeri. “InsyaAllah, pada 2026 tidak ada impor beras dan stok tetap terjamin dengan baik. Kami berharap swasembada pangan berkelanjutan benar-benar terwujud pada tahun ini,” ungkap Dirut Ahmad Rizal.

Selain membahas ketahanan stok, Dirut Ahmad Rizal menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan beras tersebut patut disyukuri. Dirut Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan seluruh pihak yang mendukung upaya Bulog dalam menyerap hasil panen petani serta memperkuat cadangan pangan nasional.

Menurut Dirut Perum Bulog keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi capaian kelembagaan, tetapi juga menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan pangan ke depan. Dengan pengelolaan cadangan yang baik, penyerapan hasil panen petani, dan penyaluran bantuan pangan yang tepat, Pemerintah diharapkan mampu menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat di tengah ketidakpastian iklim. (*)